Why Nations Fail

"Kisah Tentang Dua Kota Nogales dan Dua Institusi Politik"

Keemiskinan merupakan persoalan akut yang masih menjadi tema sentral dalam diskursus ekonomi, ilmu politik, dan ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Jika dilihat dari perspektif sejarah, tingkat kemiskinan di dunia secara rata-rata memang terus menurun dibandingkan dengan, misalnya, seratus atau dua ratus tahun yang lalu. Tetapi, menurut data World Bank dari tahun 2012, masih ada sekitar 12,7 persen warga dunia hidup di bawah garis kemiskinan. Angka tersebut mungkin terdengar kecil. Tetapi jika diterjemahkan ke dalam angka nominal, itu berarti ada sekitar 896 juta orang miskin di dunia. Mengapa kemiskinan susah diberantas? Apa yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin?

Ada tiga hipotesa utama yang umum digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan sebab-sebab kemiskinan;

(1) hipotesa geografis

(2) hipotesa kultural dan

(3) hipotesa ketidaktahuan.

Hipotesa geografis menyatakan bahwa penyebab mengapa suatu negara lebih miskin daripada negara lainnya adalah karena adanya perbedaan kondisi geografis. Para pendukung hipotesa ini menyatakan bahwa negara-negara miskin di dunia, seperti negara-negara di Amerika Latin, Afrika, dan Asia Selatan, menjadi miskin karena kondisi geografi, iklim, dan cuaca di negara-negara tersebut tidak kondusif bagi penciptaan kemakmuran.

iptesa kedua, hipotesa kultural, menyatakan bahwa kemiskinan berhubungan erat dengan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat bersangkutan. Menurut hipotesa ini, miskin atau kayanya suatu masyarakat tergantung dari kebudayaan macam apa yang dihidupi oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Contoh hipotesa kultural yang terkenal adalah tesis Max Weber yang menyatakan bahwa kemakmuran bangsa Eropa sangat dipengaruhi oleh etika agama Protestan.

Hipotesa ketiga, hipotesa ketidaktahuan, menyatakan bahwa kemiskinan muncul akibat para pemimpin suatu negara tidak becus atau tidak tahu bagaimana cara membuat masyarakatnya menjadi makmur. Menurut hipotesa yang banyak didukung oleh para ekonom ini, negara-negara yang miskin adalah negara dimana para pemimpin mereka membuat kebijakan publik yang buruk, yang tidak mendorong insentif bagi terciptanya kondisi ekonomi yang baik dan produktif. Contoh mutakhir adalah Venezuela di bawah pemerintahan Hugo Chavez dan Maduro. Venezuela sebetulnya negara kaya minyak, tapi karena kebijakan ekonomi yang buruk, warga Venezuela saat ini hidup dalam keterpurukan ekonomi.

Dalam Buku Why Nations Fail yang ditulis oleh Daron Acemoglu dan James Robinson ini mematahkan ketiga hipotesa di atas melalui sebuah contoh sederhana. Di wilayah perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko, ada sebuah kota bernama Nogales. Kota ini terbelah dua oleh sebuah pagar pembatas setinggi 15 hingga 18 kaki: di sebelah utara adalah Nogales, Arizona, AS, dan di sebelah selatan adalah Nogales, Sonora, Meksiko.

Warga Kota Nogales di AS hidup dengan pendapatan rata-rata sebesar $30.000 per tahun. Sebagian besar warganya berpendidikan tinggi dan anak-anak mereka memiliki akses yang luas terhadap pendidikan. Harapan hidup warga Nogales di AS tergolong tinggi dan mayoritas dari mereka memiliki akses ke Medicare. Layanan publik di kota ini juga lengkap: mulai dari listrik, air, telepon, rumah sakit, sekolah, hingga jalan raya. Warga Nogales, AS, dapat menikmati hidup mereka tanpa harus khawatir akan kehilangan hak dan harta-benda mereka secara tidak adil karena sistem hukum benar-benar berfungsi dengan baik.

Sebaliknya, orang-orang yang hidup di Nogales, Meksiko, hidup dalam kemiskinan: pendapatan tahunan mereka hanya sepertiga dari tetangga mereka di sebelah utara pagar, mayoritas lelaki dewasa tidak memiliki ijazah SMA, anak-anak banyak yang tidak sekolah, dan angka kematian ibu melahirkan tergolong tinggi. Warga Nogales di Meksiko tidak memiliki banyak fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga tingkat harapan hidup mereka pun jauh lebih rendah dari warga Nogales di AS. Fasilitas publik juga sama buruknya: jalanan rusak, listrik minim, gedung sekolah dan rumah sakit dibangun seadanya. Perekonomian tidak berkembang karena membuka bisnis di kota ini adalah ide buruk: sewaktu-waktu toko anda bisa menjadi sasaran pemerasan, perampasan, atau tindakan vandalisme lain.

Mengapa kondisi kehidupan kedua kota ini begitu jauh berbeda? Jawabannya tentu bukan sekedar perbedaan kondisi geografis, kebudayaan, atau ketidakbecusan para pejabat negara. Ingat, kedua wilayah tersebut hanya dibatasi oleh sebuah pagar setinggi 18 kaki. Kedua wilayah memiliki kondisi geografi yang sama, iklim yang sama, dan diisi oleh orang-orang yang relatif memiliki akar kebudayaan yang sama. Dan di era globalisasi dan modernisasi seperti sekarang, kita juga bisa menjamin bahwa jabatan publik di Meksiko diisi oleh orang-orang yang tahu betul kebijakan ekonomi apa yang paling baik bagi rakyatnya. Lalu apa yang membedakan keduanya?

Menurut buku Why Nations Fail, jawabannya ada pada institusi politik. Kota Nogales di AS dan Kota Nogales di Meksiko berada di bawah rejim politik yang berbeda. Itulah sebabnya mengapa kondisi ekonomi kedua wilayah tersebut juga berbeda. Nogales di AS menjadi kota makmur karena pemerintah mereka membangun sebuah institusi politik yang menjamin hak dan kebebasan semua individu. Sebaliknya, Kota Nogales di Meksiko menjadi miskin karena institusi politik di negara tersebut dipakai untuk melindungi kekayaan segelintir kecil kelompok elit.

Di dalam buku Why Nations Fail, institusi politik yang membawa kemakmuran disebut sebagai institusi yang inklusif, sedangkan institusi yang membawa kemiskinan disebut institusi yang ekstraktif. Ciri-ciri paling mencolok dari institusi yang inklusif adalah adanya jaminan negara terhadap hak-hak dan kebebasan individu. Dengan adanya kebebasan, masing-masing individu di dalam masyarakat memiliki insentif untuk bekerja dan berproduksi menciptakan kemakmuran. Sebaliknya, di negara yang ekstraktif, masyarakat justru mendapatkan disinsentif untuk bekerja dan berproduksi. Di dalam masyarakat semacam itu, tidak ada jaminan bahwa suatu hari hasil jerih-payah masyarakat akan dirampas semena-mena oleh pemerintah dan kelompok elit.

Tesis mengenai institusi politik sebagai faktor penyebab kemakmuran/kemiskinan ini mengimplikasikan bahwa buku Why Nations Fail sebetulnya separuh setuju dengan hipotesa ketidaktahuan. Hanya saja, Why Nations Fail melangkah lebih jauh: kemiskinan/kemakmuran suatu masyarakat memang sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan, tetapi patut diingat bahwa bentuk dan isi kebijakan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh institusi politik di dalamnya. Kebijakan ekonomi yang baik (bebas dan terbuka) hanya dapat bertahan jika ditopang oleh institusi yang bebas dan terbuka pula. Sebaliknya, ekonomi yang inklusif tidak akan pernah awet dalam masyarakat yang memiliki institusi politik yang cenderung curang dan ekstraktif.

Hipotesa yang dibawa buku ini berlaku universal. Kisah Nogales hanya merupakan miniatur belaka. Kita bisa melihat logika yang sama bekerja pada skala yang lebih besar. Perbedaan antara Korea Utara dan Korea Selatan, Jerman Barat dan Jerman Timur, AS dan Kuba, Eropa Barat dan Eropa Timur, benua Afrika dan Eropa, dan seterusnya dan seterusnya.

Tesis yang dibawa oleh buku Why Nations Fail memang sederhana, tetapi, sesuai dengan prinsip occam's razor, penjelasan sederhana justru biasanya yang paling kuat. Buku ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua (khususnya para ekonom), yang kerap gagal melihat signifikansi pengaruh dimensi politik terhadap wajah kebijakan perekonomian suatu bangsa.

Sehabis membaca buku ini, kita akan terdorong untuk berkontemplasi tentang kondisi negeri sendiri. Apakah Indonesia sudah memiliki institusi politik yang inklusif atau justru ekstraktif? Jangan-jangan kita masih menjadi negara berkembang karena institusi politik kita bersifat ekstraktif? Fakta-fakta yang ada memang mengindikasikan demikian, seperti tingginya angka korupsi, menjamurnya praktek kartel dan monopoli, sikap anti-impor demi impian sesat mengenai 'kedaulatan' dan 'swasembada', pungutan liar, dan lobi kebijakan adalah keseharian politik kita.

Bangsa ini masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk membuat institusi politiknya menjadi lebih inklusif.