Liberalisme dan Hak Asasi Manusia

Ketika membicarakan konsep HAM, berbagai dimensi dapat terkait di dalamnya. Di Indonesia, permasalahan HAM seringkali dikaitkan dengan kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hingga persoalan pelanggaran HAM di masa lampau. Pentingnya pemenuhan HAM dapat terlihat dari sejumlah aksi maupun tuntutan yang ditujukan kepada negara oleh kelompok masyarakat sipil. Ketika sejumlah persoalan HAM terjadi di negara ini, tidak jarang kalimat “Negara tidak hadir” menjadi argumen sekaligus tuntutan penting.

Isu mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan implementasinya di berbagai negara memang acapkali menjadi perhatian. Namun, terlepas dari berkembangnya gagasan demokrasi di banyak negara, konsep ini masih terus saja diperdebatkan. Apakah HAM merupakan sesuatu yang hakiki dan melekat dalam diri manusia, ataukah HAM selalu berkaitan dengan peraturan, kepemilikan dan tanggung jawab negara. Berbagai perbedaan pandangan ini mengulik arti penting mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan HAM, seluas mana cakupannya dan siapa yang seharusnya memikul tanggung jawab menyelenggarakannya.

Konsep HAM yang seringkali diidentikkan dengan kebebasan dalam berbagai dimensi tentunya tidak lepas dari kontribusi pemikiran Liberal di dalamnya. Makna kebebasan yang terkandung dalam konsep HAM tentunya bukan tanpa batasan. Dalam tulisannya, Hardy Bouillon menyoroti relasi HAM dan hak kepemilikan, serta bagaimana relasi tanggung jawab di dalamnya.

Sebagai contoh, hak untuk hidup tidak lain merupakan hak kepemilikan manusia atas tubuhnya, begitu pula hak untuk memilih penghidupan yang layak bagi dirinya merupakan hak kepemilikan atas kebebasan pribadinya. Namun, hal yang perlu diingat bahwa konsep HAM juga tidak lepas dari adanya tanggung jawab dan kewajiban. Sebagaimana konsepsi HAM yang terdapat dalam Deklarasi Umum HAM Tahun 1948, hak asasi manusia meliputi hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

Mengambil contoh hak dalam bidang ekonomi, hak asasi seseorang untuk mendapatkan pengupahan yang pantas tentunya mewajibkan seseorang yang lain untuk membayarnya sesuai dengan kontribusi pekerjaan yang dilakukannya. Konsep HAM dan keterkaitannya dengan pemikiran Liberal juga tidak dapat dilepaskan dari konsep demokrasi. UN Conference on Human Rights 1993 menyebutkan bahwa demokrasi, pembangunan dan penghormatan terhadap HAM adalah konsep yang saling terkait dan bergantung satu sama lain.

Artikel 21 dari Deklarasi Umum HAM Tahun 1948 pun menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi dalam berpolitik melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala, bebas dan rahasia. Dalam hal ini, demokrasi seharusnya juga dapat mendukung terciptanya sistem yang akuntabel untuk pemenuhan HAM. Terkait dengan pembangunan, tercatat bahwa negara-negara maju (well-developed) menjadi negara yang peduli terhadap pemenuhan HAM warga negaranya.

Dalam tulisan Hardy Bouillon “What Are Human Rights” pada awalnya menjadi makalah berkala yang dipresentasikan dalam Seminar Internasional “The Fate of Liberty” di Potsdam pada 17 - 19 September 2004.  Selain membedah pengertian HAM itu sendiri, tulisan tersebut  juga memaknai jenis-jenis dan model perlindungan HAM. Artikel ini ditulis Bouillon karena melihat sedikitnya jumlah teori HAM yang dikaitkan dengan pemikiran Liberal.

Hal inilah pula yang mendorong Friedrich Naumann Foundation for Freedom untuk menerbitkannya dalam bahasa Indonesia. Dalam analisisnya, Bouillon menelaah model perlindungan HAM melalui model konstitusional Friedrich Hayek dan model konsensus James Buchanan. Namun, apakah kedua pendekatan tersebut merupakan jawaban untuk menghasilkan kebebasan yang konstitusional dan disepakati semua orang? Menarik adanya apabila pemenuhan HAM juga dikaitkan dengan bagaimana negara memberikan ruang untuk kompetisi yang sehat sehingga dapat mendorong pembangunan dan tentunya hak asasi manusia.

Penulis:Desak Putu Sinta Suryani

Desak Putu Sinta Suryani adalah Program Assistant di Friedrich Naumann Foundation (FNF), Indonesia.