Eksistensialisme dalam Sistem Pendidikan

"Menyoal Eksistensialisme dalam Sistem Pendidikan"

Musuh besar filsafat ialah kata “finalitas”. Jadi, haram hukumnya kata final diucapkan di ranah institusi pendidikan, khususnya universitas. Sebab, universitas dalam definisi bebas adalah wilayah di mana sikap kritis dan berpikir tidak boleh layu. Keduanya mesti terus-menerus disirami supaya tumbuh lebat. Hanya dengan cara seperti itu, universitas dapat menjadi bandara, terminal, dan jalan raya–tempat lalu lintasnya pikiran. Karena dalam ranah pendidikan, musuh terbesar bagi seorang pelajar ialah lack of thinking.

Namun, permasalahan ini kurang mendapat perhatian oleh pengajar. Justru secara diam-diam kultur feodalisme dipelihara rapih di institusi pendidikan. Semisal, mahasiswa harus tunduk pada dosen; dosen bergelar doktor, ketua prodi, dan rektor tidak boleh dikritik.  Pada praktik itulah terjadi pengendalian narasi–di mana diskurus disodorkan terus-menerus oleh pihak pengajar saja. Maka, yang terjadi ialah minus interpretasi baru.

Bukankah proses belajar mengajar di dalam kelas, diskusi, dan seminar seharusnya membuka peluang lahirnya interpretasi baru. Kalau feodal semacam ini terus dipertahankan, maka selamanya paham feminisme, liberalisme, dan eksistensialisme dalam pendidikan akan mendapatkan stigma yang buruk. Dan pada akhirnya, pelajar (mahasiswa) tak ubahnya sekadar penyambung lidah apa yang disebut dalam adagium latin “damnant qoud non intellegunt”.

Padahal, sejatinya, pendidikan dimaksudkan untuk membebaskan manusia (pelajar) dari belenggu yang mengungkungnya–dari apa yang disebut dengan “kebebasan kehendak”. Benar-benar pendidikan dimaksudkan untuk itu. Dengan demikian, cita-cita yang diamanatkan oleh konstitusi bahwa pendidikan diselenggarakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan tercapai.

Eksistensialisme dalam pendidikan

“Eksistensi mendahulu esensi”–sebagaimana menjadi kredo eksistensialisme. Jika diimplementasikan dalam sistem pendidikan, maka “individu” (pelajar) menjadi titik tolak sebagai manusia yang tidak kehilangan keautentikan dirinya. Maksudnya, “individu” adalah mahkluk yang bebas dan bertanggung jawab atas kebutuhan dirinya sendiri dan pilihan hidupnya. “Individu” sebagai manusia merdeka, tidak lagi terkungkung untuk mematuhi pilihan di luar otoritas dirinya. Karena eksistensialisme dalam usaha yang ketat, berupaya mewujudkan “individu” menjadi manusia yang humanis dan beradab.

Hanya dengan memberikan ruang “kehendak bebas” seorang “individu” dapat mengeksplorasi dirinya sendiri sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Dengan demikian, yang menjadi diskursus eksistensialisme, bukan mempermasalahkan “individu” kelak harus menjadi manusia yang sukses–terlepas dari apapun profesinya. Melainkan, apakah profesi itu adalah pilihan kehendak si “individu” atau pilihan yang datang dari determinasi dari luar dirinya? Di situ eksistensialisme berselisih.

Sebab, jika seorang “individu” terus-menerus menuruti perintah dari luar otoritas dirinya, seorang”individu” sejatinya telah gagal menjadi manusia dewasa “sapere aude”–sebagaimana yang diurai dalam esainya Immanuel Kant. Namun, aura lingkungan di institusi pendidikan:universitas, sekolah, dan sebagainya, selama ini justru mengambil alih kebebasan itu sendiri. Padahal, kebebasan tidak diberikan oleh siapapun. Bahkan, negara tidak pernah memberikan kebebasan. Kebebasan itu natural right, seharusnya institusi pendidikanlah yang melindungi kebebasan si “individu” (pelajar).

Ada satu cerita menarik yang patut kita renungkan. Suatu hari dalam sebuah diskusi di dalam kelas, seorang mahasiswa bertanya pada dosennya. Mana yang harus dipilih antara pergi menjadi relawan tentara perang Perancis atau tetap tinggal bersama ibunya? Dalam cerita itu, diketahui ternyata mahasiswa tersebut tidak punya siapa-siapa lagi selain ibunya yang tentunya sangat dicintainya. Namun, ada perasaan lain di hatinya, yakni ingin membalas dendam atas kematian kakaknya yang terbunuh akibat perang. Bila Anda yang menjadi dosen tersebut, pilihan mana yang Anda pilih untuk membantu meringankan beban psikologis si mahasiswa tersebut di antara dua pilihan yang sensitif itu?

Bila sistem pendidikan terus memelihara feodalisme dan berupaya mengontrol percakapan (diskursus) siswa–maka, pendidikan sejatinya telah gagal membebaskan belenggu yang mengungkung manusia guna memperoleh kemerdekaan dirinya sendiri dari: kemandirian, keautentikan, kreativitas, nilai, dan tanggung jawab. Seharusnya, pendidikan hadir untuk mencapai itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Van Cleve Moris bahwa penganut eksistensialisme dalam pendidikan lebih fokus untuk membantu secara individual dalam merealisasikan diri secara penuh melalui:

1. Saya sebagai wakil dari kehendak, tidak sanggup menghindar dari kehendak yang telah ada;

2. Saya sebagai wakil yang bebas, bebas mutlak dalam menentukan tujuan hidup;

3. Saya wakil yang bertanggung jawab, pribadi yang terukur untuk memilih secara bebas yang tampak pada cara saya menjalani hidup.

Dengan demikian, seorang “individu” tidak hanya memperoleh pengetahuan kognitif, melainkan juga mendapatkan pengetahuan afektif yang diperolehnya dari realitas pengalaman hidup–baik secara empirisme, maupun positivisme dalam tinjauan filsafat. Tentu, pengalaman itu harus datang dari kehendak “individu”–sebagaimana dalam pandangan eksistensialisme. Hal senada juga dikatakan oleh Sikun Pribadi, “Eksistensialisme sangat berhubungan dengan pendidikan, karena pusat pembicaraan eksistensialisme adalah keberadaan manusia sedang pendidikan hanya dilakukan oleh manusia.”

Seorang “individu” yang menceburkan diri ke dalam kelas, seharusnya berani mengambil suatu keputusan, pilihan, dan tujuan. Dalam eskistensialisme, pilihan yang diambil oleh si “individu” tidak mungkin adalah keputusan buruk. Justru sebagai makhluk eksistensial pilihan terbaik adalah  a priori. Dengan demikian, si “individu” tidak datang dengan otak kosong yang menunggu datangnya determinasi dari luar, apa yang akan dipilih di antara pilihan, baik mikro maupun makro dalam konteks “studi”–baik sebelum atau sesudah tamat belajar. Hanya dengan pemahaman bahwa manusia adalah makhluk eksistensial seorang “individu” dapat memahami adagium latin faber est suae quisque fortunae, atau dalam bahasa kita yang berarti “setiap orang adalah perancang nasibnya sendiri. ”

Singkat cerita, ketika mahasiswa gundah pilihan mana yang hendak dipilihnya, hingga harus memberanikan diri bertanya pada dosennya. Setelah diam beberapa saat sang dosen berkata pada mahasiswa tersebut, “Anda bebas, mempunyai kebebasan, oleh karena itu tentukan pilihan Anda, yaitu pilihan Anda sendiri. Tidak ada peraturan moral umum yang dapat menunjukkan apa yang harus Anda lakukan: tidak ada tanda yang istimewa di dunia ini. Orang-orang Katolik akan mengatakan, “Di dunia ini ada banyak tanda istimewa!” Baik; tetapi tetap saya sendirilah yang harus menafsirkan tanda-tanda itu.” Itulah jawaban sang dosen pada mahasiswanya. Sebagaimana kita ketahui, dosen tersebut bernama Jean Paul Sartre.

Penulis: Arian Pangestu.

Pustaka;

Paul J Sartre. 2002. Eksistensialisme dan Humanisme. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

2009. Pemikiran Pendidikan Menurut Eksistensialisme. Jurnal. 10.00/03/2018.